BAB I
KONSEP,PRINSIP,DAN SYARAT-SYARAT KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
Kepemimpinan adalah keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya kepala sekolah mempengaruhi para guru, agar mereka mau melaksanakan tugasnya masing-masing demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.adapun unsur-unsur kepemimpinan, yaitu : orang yang memimpin, orang-orang yang dipimpin, kegiatan atau tindakan penggerakan untuk mencapai tujuan serta tujuan yang akan dicapai.
Teori-teori kepemimpinan,terdiri dari :
a) Teori sifat ( Traits Theory )
Kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat-sifat atau perangia tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Oleh karena itu pemimpin dianggap memilik sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan ia menjadi pemimpin karena memilikibakat-bakat kepemimpinan.
b) Teori lingkungan ( Environmental theory )
Pemimpin akan timbul dalam situasi tertentu, dimana sekelompok orang sangat memerlukan seseorang yang memilki kelebihan dan ketrampilan tertentu untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada situasi tertentu.
c) Teori pribadi dan situasi ( Personal-situational theory )
Kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya dengan menyesuaikan kepada situasi yang dihadapi.
d) Teori interaksi dan harapan ( Interaction-Expectation theory )
Teori ini mendasarkan diri pada variabel-variabel : aksi, reaksi, interaksi dan perasaan. Seorang pemimpin menggerakkan pengikut dengan harapan bahwa ia akan berhasil, ia akan mencapai tujuan organisasi, ia akan mendapatkan keuntungan, penghargaan dan sebagainya.
e) Teori humanistik ( Humanistic theory )
Teori berdasarkan bahwa “ manusia karena sifatnya adalah organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya tersusun dan terkendali “. Teori ini memberi kelonggaran kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi.
f) Teori tukar-menukar ( Exchange theory )
Antara pemimpin dan yang dipimpin harus saling menerima dan memberi(tukar-menukar pendapat ), sehingga akan selalu terjadi gerak, yaitu gerak dari pengikutnya yang digerakkan oleh pemimpin.
Pemimpin resmi “ status leader “ merupakan sebutan bagi mereka yang menduduki posisi pimpinan dalam dalam struktur organisasi pendidikan. Misal : kepala sekolah, pengawas atau penilik sekolah, kepala dinas pendidikan dsb, umumnya diangkat dan ditunjuk oleh atasannya. Sedangkan pemimpin tidak resmi “ real leader” adalah sebutan bagi mereka yang mampu mempengaruhi dan mendorong kearah perbaikan pendidikan dan pengajaran, walaupun mereka tidak menduduki posisi pimpinan dalam struktur organisasi pendidikan.
Nawawi ( 1988 ) menyimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan pendidikan, yaitu :
a. Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai usaha mengumpulkan data/bahan dari anggota kelompok dalam menetapkan keputusan yang mampu memenuhi aspirasi dalam kelompoknya.
b. Mengembangkan suasana kerjasama yang efektif dengan memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kemampuan orang-orang yang dipimpn sehingga timbul kepercayaan pada dirinya sendiri dan kesediaan menghargai oranglain sesuai dengan kemampuan masing-masing.
c. Mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dengan sikap harga-mengargai, sehingga timbul perasaan ikut terlibat dalam kegiatan kelompok/organisasi dan tumbuh perasaan bertanggung jawab atas tewujudnya pekerjaanmasing-masing sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan.
d. Membantu menyelesaikan masalah-masalah, baik yang dihadapi secara perorangan maupun kelompok dengan memberikan petunjukpetunjuk untuk mengatasinya, sehingga berkembang kepedulian dan kesediaan untuk memecahkan dengan kemampuan sendiri.
A. PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
1) Prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya.
2) Prinsip persuasi, pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakan.
3) Prinsip bimbingan, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik kearah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada dilembaganya.
4) Prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
5) Prinsip berkesinambungan, agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus menerus.
B. SYARAT-SYARAT KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
a. Syarat-syarat formal,
Seseorang yang menjabat kepala sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional diruskan dalam Kepmen Diknas RI No : 162/U/2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.
b. Syarat-syarat fundamental,
Nilai-nilai moral Pancasila menjadi syarat fundamental yang harus dijadikan acuan, dihayati dan diamalkan oleh para calon pemimpin pendidikan di Indonesia.
c. Syarat-syarat praktis
· Memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kemampuan
· Memiliki kelebihan dalam kepribadian
d. Syarat –syarat lainnya
1) Memiliki kecerdasan atau intelegensi yang cukup baik
2) Percaya diri sendiri dan bersifat membership
3) Cakap bergaul dan ramah tamah
4) Kreatif, inisiatif dan memiliki hasrat untuk maju dan berkembang
5) Organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa
6) Memiliki keahlian atau ketrampilan dalam bidangnya
7) Suka menolong, memberi petunjuk dan menghukum secara bijaksana
8) Memiliki keseimbangan emosional dan bersifat sabar
9) Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi
10) Berani mengambil keputusan dan tanggung jawab
11) Jjur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya
12) Bijaksana dan selalu berlaku adil
13) Disiplin
14) Berpengetaguan dan berpandangan luas
15) Sehat jasmani dan rohani
BAB II
TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
A. Kepemimpinan yang otokratis
Seorang pemimpin yang otokratis ingin memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya sekolah tergantung pada kepemimpinannya. Oleh sebab itu pengawasan terhadap bawahannya sangat ketat, karena ia khawatir kalau pekerjaan bawahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
B. Kepemimpinan yang pseudo-demokratis
Pemimpin memperlihatkan kesan demokratis dalam kepemimpinanya namun sebenarnya besifat otokratis. Pemimpin memberi hak dan kuasa kepada para guru untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan, ia mengatur siasat agar supaya kemauannya juga yang terwujud.
C. Kepemimpinan yang “ Laissez-faire “
Kepemimpinan ini menghendaki supaya pada bawahannya diberikan banyak kebebasan. Pemimpin membiarkan para guru bekerja sesuka hati, berinisiatif dan tidak diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin ini bekerja tanpa rencana sehingga pekerjaan secara keseluruhan disekolah tersebut menjadi tidak teratur dan kacau balau.
D. Kepemimpinan yang demokratis
Pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha dan bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan bersama. Para guru bekerja dengan secara suka cita untuk memajukan program-program kerja disekolah. Semua program sekolah dilaksanakan sesuai rencana, yang disusun dan disepakati bersama, akhirnya tercapailah suasana kekeluargaan yang harmonis dan menyenangkan.
BAB III
PERKEMBANGAN TEORI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN
A. ASAL USUL ORGANISASI
Ø Bangsa mesir memperlihatkan ketrampilan berorganisasi dalam membangun pyramida dalam tahun 500 sebelum masehi
Ø Amerika serikat pada permulaan abad ke i9 mekanisme industri telah mendorong pada masalah organisasi klasik dan gambaran peranan diantara para pekerja.
Ø Pada permulaan abad ke 20 ide-ide mengenai kepemimpinan dan administrasi telah dimasukkan dalam katalog dan teori-teori operasional
Perhatian pimpinan para struktur sebagai dasar organisasi berkembang dari kompleksitas urusan manajemen yang ditemukan dalam masa mekanisme industri. Sejajar dengan gerakan manajemen ilmiah disekitar abad ke 19 dan 20 ada usaha yang dilakukan oleh manajer industri untuk mengungkapkan prinsip-prinsip umum organisasi yaitu : untuk mengembangkan teori yang didasarkan kepada struktur organisasi. Fayol berpendapat bahwa manajemen adalah jendral untuk semua usaha manusia dan dikembangkan seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepada semua kegiatan manajemen.ke 14 prinsip-prinsipnya termasuk konsep pembagian kerja, kesatuan komando bawahan, pemberian gaji dan spirit kelompok.
Susunan administrasi yang didominasi perhatian pada struktur, dibagi menjadi 3 :
a) Organisasi yang kurang komplek disebut organisasi lini karena ada garis komando langsung diantara pejabat-pejabat administratif
b) Organisasi formal kedua yang mempunyai garis hubungan sama dengan anggota-anggota staf tidak terikat dalam rantai kekuasaan
c) Organisasi formal yang lebih kompleks, mempunyai garis komando maupun personalia staf, ditambah tenaga spesialis teknis yang melayani beberapa lapis hierarkis dalam organisasi.
Proses organisasi timbul dari kebutuhan karena organisasi biokratik terbukti tidak mampu memantau dan menghimpun perubahan-perubahan besar dalam lingkungan. Proses sebagai dasar organisasi meliputi siklus yang berhubungan dengan perubahan, langkah-langkah yang termasuk kedalamannya : penganalisisan, perencanaan penerapan dan penilaian. Untuk menyukseskaan metodologi pengembangan organisasi dalam memperbaiki proses lembaga adalah janji yang berkenaan dengan perubahan terhadap perpanjangan waktu dan pemakaian beberapa sumber organisasi untuk mempertahankan, membangun kembali dan dan memperbesar strukturnya.
Studi relasi diantara orang dalam organisasi, didekati dari sejumlah variabel, yaitu : komunikasi, kebutuhan individual,semangat juang, motivasi dan kelompok kerja kecil studi relasi organisasi telah diperkaya oleh studi kepemimpinan dan telah memberi kita petunjuk terhadap fungsi organisasi. Studi mengenai organisasi dari perspektif relasi menawarkan praktek supervisor dengan bebagai pemahaman tentang peranan mereka dalam mempengaruhi perilaku manusia
Studi mengenai pengaruh terdiri dari 4 sub daerah yaitu : studi-studi menganai perubahan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan peranan politik. Sub daerah ini pecah lagi dalam studi-studi yang lebih khusus seperti pengaruh terhadap keuangan, media,tekhnologi dan variabel-variabel lain yang dapat merubah jalannya organisasi. Penyelidikan dalam fungsi organisasi berlangsung komprehensif dan kontiyu dalam abad ini, Empat fokus utama yaitu : struktur, proses, relasi dan pengaruh sebagai dasar organisasi.
B A B IV
KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Administrasi pendidikan Adalah mempertumbuhkan aktifitas yang bersifat pendidikan ( khusus ) yang merencanakan, mengorganisir, dan memimpin sumber-sumber manusia dan barang untuk membantu dan mampu melaksanakan situasi belajar dan mengajar yang sesuai denagn tujuan sekolah tersebut, disamping itu sesuai pula baik dengan kebutuhan-kebutuhan dan maksud keinginan murid-murid, dewan guru, maupun masyarakat dalam lingkungan daerah tersebut.
A. Prinsip-prinsip Administrasi Pendidikan
1. Memperioritaskan tujuan diatas pertimbangan-pertimbangan pribadi dan mekanisme organisasi
2. Pengkoordinasian tentang wewenang dan tanggung jawab
3. Penyesuaian tanggung jawab yang diberikan terhadap karakter personil
4. Pengenalan terhadap faktor-faktor psikologis manusia
5. Relativitas dari nilai-nilai
Tugas utama kepala sekolah dan guru-guru adalah mensukseskan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah hendaknya memimpin guru itu sendiri, para pegawai dan orang tua murid. Oleh sebab itu harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan membantu para guru dalam merumuskan program, agar pengajaran disekolahnya maju. Ada 2 faktor pendukung untuk mensukseskan kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka mencapai tyjuan pendidikan pengajaran, yaitu :
1. Faktor ekstern, misal : sarana dan prasrana yang mendukung tujuan pendidikan dan pengajaran.
2. Faktor intern, misal : skill in leadership,skill in human relationship, skill in group process, skill in personel administration dan skill in evaluation
Pada dasarnya masalah-masalah itu timbul pada seorang guru, karena beberapa kebutuhan yang ada pada dirinya tidak terpenuhi dan tidak terpuaskan, sehingga terganggu stabilitas jiwa guru tersebut. Contoh guru yang memerlukan bantuan pemecahan masalah, adalah : guru yang malas, guru yang tidak berwarna, guru yang tua, guru yang tidak demokratis.
Cara pemecahan secara umum , melalui :
a. Sikap ilmiah
· Carilah data-data pribadi guru, misal : dari lingkungan mana timbulnya masalah itu terjadi, sejak kapan keadaan itu menimpa guru tersebut dll.
· Bagaimana seharusnya kepala sekolah itu melakukan pemecahan
· Carilah beberapa alternatif pemecahan untu membantu guru tersebut
· Tentukanlah alternatif yang paling baik sebagai obat
b. Sikap batin yang tawakkal
Cara pemecahan secara khusus, meliputi :
Ciri-ciri guru yang malas, antara lain :
1. Ingin menerima kenaikan gaji secara otomatis
2. Tidak menaruh perhatian pada bahan-bahan pelajaran
3. Cepat-cepat meninggalkan gedung sekolah
4. Suka berdiam diri diruangan sambil merokok
5. Buku persiapannya bertahun-tahun sama saja
Sumber sebab antara lain :
a. Tidak dapat pengakuan tentang sumbangan pikiran tenaganya yang lalu
b. Gagal untuk memperoleh kenaikan tingkat
c. Terlalu banyak perhatian, yang ia curahkan diluar tugas sekolah
d. Kehilangan kepercayaan kepada pimpinan
Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk pemecahan, misal :
1. Perlakukan ia dengan penuh kasih sayang
2. Binalah ia untuk memperoleh kembali kegairahan bekerja
3. Membangun kembali kepercayaannya terhadap kepemimpinan kepala sekolah terhadap dirinya sendiri dan terhadap tugas pekerjaannya.
BAB V
MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN MASYARAKAT
Prinsip dasar yang harus diterapkan sekolah untuk membina hubungan dengan masyarakat sekitar.
Hubungan dengan masyarakat akan timbul jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan dan adanya komunikasi yang efektif
A. Cara melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat disekitar sekolah
1. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya.
2. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan-kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya.
3. Memilih saat yang tepat,misal : awal pelibatan masyarakat yang obi olahraga dikaitkan dengan PON
B. Cara menumbuhkan minat masyarakat untuk terlibat pada program sekolah
1. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, sehingga tumbuh simpati masyarakat
2. Mengadakan open house yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah yang direncanakan
3. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah
4. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat, misal : perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan
C. Cara mengendalikan tokoh tokoh atau masyarakat yang memiliki keinginan tertentu agar program sekolah sama
1. Sekolah perlu menghargai setiap gagasan, tetapi tidak harus menuruti jika tidak sesuai sesuai dengan program induk sekolah
2. Jika ada tokoh yang kritis dan bersikeras, perlu dipikirkan seberapa penting peran yang bersangkutan dalam pengembangan sekolah
3. Jika terjadi konflik antara tokoh atau anggota masyarakarat yang sama-sama aktif dalam program sekolah, pimpinan sekolah harus netral
D. Evaluasi
Pengembangan hubungan dengan masyarakat harus diprogramkan dan dievaluasi secara berkala, melibatkan orang tua siswa dan tokoh kunci disekitar sekolah.
E. Program kerja sama dengan masyarakat
a. Penggalangan kerja sama antara sekolah dan masyarakat hanya mungkin dilakukan apabila sekolah dan kegiatannya tersebut dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Rencana yang lengkap dengan strategi penyampaian yang tertata rapi akan mendorong kerja sama sekolah dengan masyarakat seperti yang diharapkan.
b. Yang termasuk masyarakat sekolah : kepala sekolah, guru,OSIS, BP3, tokoh masyarakat, MKS, MGMP, MGP dan K3M.
Dengan komunikasi yang baik, sekolah mapu menstranfer gagasan atau ide kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti, percaya, kemudian mau bkerja sama bahkan membantu.
c. Setiap anggota masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang pendidikan,karena masyarakat merupakan konsumen yang akan menggunakan produk pendidikan sekolah. Informasi utama yang perlu disampaikan, antara lain:
a. Visi dan misi sekolah
b. Program kerja sekolah
d. Peranan kepala sekolah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
Kepala sekolah sebagai pejabat hubungan masyarakat, yang harus memehami tehnik-tehnik yang baik sehingga berhasil menyampaikan misinya. Kepala sekolah dan staf harus mampu mengorganisir berbagai bentuk kegiatan dan acara untuk mengundang orang tua/masyarakat, misal : pertemuan wali murid dan guru, pembagian rapor, pergantian pengurus BP3, upacara keagamaan dll.
Berbagai cara penyampaian informasi kepada masyarakat, yaitu :
a. Melalui selebaran
b. Melalui buletin
c. Melalui rapat, seminar, loka karya,sarasehan, penyuluhan dll
d. Kegiatan publikasi melalui radio, televisi, internet dan surat kabar
e. Dll
Peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah
a. Peran serta masyarakat terhadap kegiatan sekolah banyak sekali ditentukan oleh kenyakinan kepala sekolah terhadap perlunya peranan mayarakat.
b. Beberapa alasan kepala sekolah sekolah enggan melibatkan masyarakat, antara lain:
· Kepala sekolah cenderung ingin menjaga otoritasnya atas pengelolaan sekolah
· Kepala sekolah beranggapan bahwa pengelolaan sekolah adalah wewenangnya, sedangkan para gru dan anggota BP3 tidak memenuhi syarat untuk ikut campur.
· Kepala sekolah takut jika pengelolaan keuangan tidak benar dan diketahui oleh guru dan pengurus BP3
· Kebanyakan orang tua mrid bersikap pasif terhadap sekolah, karena takut akan tindakan tidak fair oleh guru, kepala sekolah terhadap anaknya.
Peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan sekolah
Ø Bersama sekolah ikut memikirkan strategi untuk meningkatkan mutu
Ø Membeli buku-buku dan peralatan sekolah
Ø Masyarakat dapa memfasilitasi sekolah untuk melakukan kunjungan kesekolah yang maju
Ø Masyarakat bisa membantu sekolah dengan bersikap antusias terhadap pendidikan,karena sikap masyarakat mempengaruhi peserta didik dan berkaitan dengan budi pekerti.
Strategi melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, dengan cara :
a) Melibatkan individu masyarakat
b) Keterlibatan secara organisatori
§ Melalui BP3, organisasi alumni, dunia usaha/kerja, hubungan dengan instansi lain
Hal-hal potensial yang menimbulkan konflik antara sekolah dengan masyarakat, misalnya: Masalah perubahan, Pandangan sempit, tekanan dari luar, persaingan antar kelompok dalam masyarakat, latar belakang guru, hak-hak guru, krisis kepercayaan dan perlakuan yang kurang wajar dari sekolah terhadap siswa
Ada beberapa gagasan untuk meningkatkan hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan menerapkan wawasan wiyata mandaala, antara lain :
(a) Mendorong murid berperan serta dalam kehiduppan sosial,
(b) Fasilitas sekolah dapat dimanfaatkan masyarakat
(c) Selalu menyampaikan informasi penting tentang sekolah kepada masyarakat
(d) Kepala staf dan para siswa melayani tamu agar mereka dapat terlayani dengan hati yang sejuk.
BAB VI
MANAJEMEN KONFLIK
Konflik timbul karena adanya ketidakcocokan. Akibatnya bisa negatif tetapi adakalanya positif, sumbernya banyak sekali : dalam diri sendiri, antara seorang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara kelompok dan organisasi. Konflik juga mungkin bersumber dari frustasi yang mengakibatkan timbulnya agresif, rasionalisasi, kompensasi, dan regresi. Konflik tujuan lebih banyak dijumpai pada organisasi yang besar, yang mempunyai banyak staf ahli dari berbagai bidang dan yang bertujuan untuk keperluan penelitian atau pelayanan. Masalah sumber yang terbatas, pelanggaran otonomi seseorang, struktur formal dalam organisasi dan kompleknya organisasi adalah sumber-sumber lain yang menimbulkan konflik. Konflik berkembang menurut proses tertentu. Pada proses terakhir diselesaikan dalam bentuk-bentuk seperti kompetisi, penghindaran diri, akomodasi dan kolaborasi.
B A B VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Masalah adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Misal : sekolah mengharapkan siswa rajin belajar, namun siswa malas belajar. Tahapan pemecahan masalah disekolah tersebut adalah : identifikasi masalah, buat prioritas yang akan dipecahkan terlebih dahulu, lakukan analisis untuk menemukan penyebab dari masalah, tentukan target yang ingin dicapai dalam pemecahan tersebut, susun alternatif untuk mencapainya, alternatif dipilih salah satu yang terbaik dan laksanakan alternatif yang terpilih tersebut. Cara menentukan alternatif yang baik antara lain: lebih cepat , ringan dan murah baik ditinjau dari segi waktu, tenaga dan biaya serta sarana dan prasarana.
Pengambilan keputusan terjadi karena reaksi terhadap suatu masalah. Masalah tersebut timbul karena adanya perbedaan antara keadaan yang edang berjalan dengan keadaan yang diinginkan dan memerlukan tindakan pertimbangan terhadap alternatif yang ada. Model pengambilan keputusan optimasi yaitu model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu-individu seharusnya berprilaku agar memaksimumkan sesuatu hasil yang optimal. Selain itu masih banyak model pengambilan keputusan, misalnya :
1. Model satisficing/kepuasan, merupakan suatu model pengambilan keputusan dimana pengambil keputusan memilih pertama kali pemecahan yang dianggap cukup baik yaitu memuaskan dan cukup
2. Model keunggulan implisit, yaitu suatu model pengambilan keputusan dimana secara dini dalam proses keputusan itu pengambil keputusan secara implisit memilih suatu alternatif yang lebih diinginkan sebelumnya proses keputusan dan penalan terhadap pilihan yang lain.
3. Model intuitif, yaitu suatu proses pengambilan keputusan tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang terasing.
4. Pengambilan keputusan yang etis
BAB VII
EVALUASI KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN
Kegiatan evaluasi kepemimpinan pendidikan mempunyai peranan yang strategis dalam rangka untuk memberikan penilaian apakah implementasi kepemimpinan pendidikan tersebut dapat berjalan secara efektif atau tidak. Peranan evaluasi dalam kepemimpinan pendidikan : (a) Evaluasi sebagai pengukur kemajuan, (b) evaluasi sebagaialat planning, (c) evaluasi sebagai alat perbaikan.
Evaluasi kepemimpinan pendidikan menitikberatkan pada unsur : (1) guru sebagai pelaksana program pendidikan, (2) kepala sekolah sebagai leader. Sedangkan prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan terdiri dari :
1. Prinsip menyeluruh, mencakup berbagai aspek dalam proses belajar dan mengajar
2. Prinsip kooperatif, melibatkan semua pihak yang terkait
3. Prinsip diagnostik, menemukan kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan evaluasi
4. Prinsip efisien, pelaksanaan harus diusahakan seefisien dan seefektif mungkin
5. Prinsip kontinuitas, evaluasi dilakukan secara terus-menerus agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diketahui dan dicarikan pemecahannya.
Cara-cara yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam membantu guru-guru menilai pekerjaannya : Mengadakan kunjungan kelas dimana guru sedang mengajar, mendorong guru untuk memberanikan diri melakukan penilaian diri sendiri, penilaian dilakukan oleh kawan-kawan guru sesudah dilakukan kunjungan.
Penilaian juga pentig bagi hidup seorang kepala sekolah, bila ingin meningakatkan mutu pekerjaan menjadi lebih baik, dengan cara : melakukan penilaian kepada diri sendiri, penilaian dapat dilakukan oleh atasan langsung kepala sekolah ( pengawas sekolah ), bila dikehendaki guru juga dimintai untuk menilai kepala sekolahnya.
Salah satu Intrumen evaluasi kepemimpinan pendidikan yang berbentuk “self evaluation checlist” dikembangkan oleh pribadi (2001) dalam penelitian tentang efektivitas kepala sekolah dikonfirmasikan dalam 37 item. Isi intrumennya, misalnya: saya merasa berhasil dalam membimbing guru, saya berhasil dalam mengembangkan guru, dll.
Kinerja kepala sekolah meliputi Tujuh komponen tugas kepala sekolah yang mendapat perhatian, antara lain : kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, pengelola administrasi, penyelia, pemimpin, pembaharu, dan pendorong.
BAB IX
ANGGARAN PENDIDIKAN
Dalam ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan dibedakan dengan biaya pendidikan yang mengkaji tentang biaya langsung dan tidak langsung.Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor masukan yang memiliki sumbangan berarti pada peningkatan mutu pendidikan.
Pendidikan sebagai investasi membangun SDM artinya pendidikan menjadikan manusia sebagai investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu negara. Beberapa permasalahan mengenai ekonomi pembiayaan pendidikan disekolah antara lain : (1) keterkaitan keuangan sekolah, (2) mempermasalahkan masalah kedudukan keuangan sekolah dalam upaya mengembangkan potensi/bakat siswa, (3) pengaruh GNP terhadap pendidikan, (4) pengaruh perbedaan tipe pajak terhadap perubahan ekonomi, (5) Pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perbedaaan formula distribusi dana-dana sekolah dari pemerintah pusat, (6) pola keungan sekolah.
Beberapa temuan penelitian tentang anggaran pendidikan tentang “Alokasi anggaran pendidikan di Era otonomi daerah, bahwa pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah belum menunjukkan perubahan yang berarti, bahkan cenderung menurun. Persoalan dibidang pendidikan sejak sebelum pelaksanaan otonomi daerah hingga kini belum bergeser yaitu sekitar permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas dan terbatasnya tenaga pengelola dan pelaksana dengan ketersebaran yang tidak merata. Sebagian kecil saja daerah yang telah mampu mengalokasikan dana pendidikan diluar belanja pegawai lebih dari 20 %,sebagian besar hanya mampu mengalokasikan kurang dari 10 %. Hal ini merupakan dilema pendidikan di Indonesia oleh sebab itu perlu adanya kesepakatan nasional tentang
kebijakan pembangunan sektor pendidikan.
Mengingat pentingnya pendidikan dalammeningkatkan SDM, maka seyogyanya pendidikan mendapatkan pendanaan secara proporsional. Patokan 20% merupakan komitmen bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
Salah satu kendala penerapan anggaran 20% untuk sektor pendidikan karena adanya daerah-daerah konflik, secara tidak langsung dapat menghabiskan anggaran pendidikan ( Media Pendidikan,Rabu,18 Agustus 2004 ). Drajat menjelaskan bahwa anggaran sebesar 20% dari total pengeluaran dpat terealisasi kalau Depkeu mau merombak segala kebijakan yang konservatif.
Solusi untuk mengatasi permasalahan anggaran pendidikan diderah kota/kabupaten sebagai berikut,
1. Untuk menmbah dana operasional sekolah adalah melalui pelibatan orang tua dalam pembiayaan pendidikan, namun saat masih sulit dilakukan karena kondisi ekonomi.
2. Efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran yang tersedia, Pemda harus berupaya meninggalkan perilaku KKN untuk menekan berbagai kebocoran anggaran.
Dengan adanya pengurangan subsidi bahan banker minyak pada Th 2005, pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan pesantren salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP. Dengan BOS peserta didik tingkat pendidikan Dasar dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah, yang langsung dikelola oleh sekolah, meliputi : PSB, iuran bulanan sekolah, biaya ujian dan lain-lain. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa,tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Besar biaya BOS adalah Untuk SD dan sederajat Rp 235.000,00/siswa/tahun, sedangkan untuk SMP atau sederajat Rp. 324.500,00/siswa/tahun. Landasan Hukum : UU No. 20 Th 2003 tentang sistim pendidikan nasional, UU No. 32 th, 2004 tentang pemda, UU No. 33 Th, 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah pusat dan Pemda, UU No. 17 Th. 2003 tentang keuangan negara, dll.
BOS harus menjadi salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS disamping dana yang diperoleh dari pemda atau dala lain. Penggunaan BOS harus didasarkan kesepakatan komite sekolah/madrasah. BOS boleh digunakan untuk : (a) uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan penunjang, ujian sekolah, membeli ATK, membayar biaya perawatan ringan, membayar daya dan jasa, membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan , membiayai kegiatan siswa dan membantu siswa miskin.Dana Bos harus diterima secara utuh, tidak diperkenankan melakukan pemotongan ataupun pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Sekolah mengambil dana BOS dari kantor pos/Bank sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan.
Agar program ini berjalan dengan lancar dan transparan,maka monitoring, supervisi dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan terpadu untuk menyakinkan dana diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat. Monitoring dilakukan oleh : Tim pusat, Tim propensi, Tim Kabupaten/Kota.
BAB. X
AKUNTABILITAS PENDIDIKAN
Akuntabilitas pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan pelaporan akuntabilitas yang tidak kalah pentingnya adalah apabila ada 1 program yang gagal, maka perlu juga dilaporkan dan sekaligus memberikan penjelasan mengapa sampai gagal. Tiga jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keberhasilan, akuntabilitas profesional,dan akuntabilitas sistem ( Depdikbud,1983/1984 ).
Suatu tindakan dalam bidang pendidikan dianggap menyimpang, apabila mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain /kepentingan umum baik secara moral maupun materiil. Penyimpangan tersebut antara lain : (1)penekanan yang dilakukan oleh pengajar kepada siswanya, (2) pencurian , pemalsuan dan pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun, baik seluruhnya maupun sebagian, (3) penyelewengan dan penyalahgunaan beasiswa , dll.
Kepala sekolah mempunyai peranan dan posisi yang sangat strategis disekolahnya, karena ia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sekolah, yaitu : (a) penyelenggaraan program kerja sekolah,(b) pembinaan kesiswaan, (c) pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan, dll.
Komite sekolah dibentuk disetiap sekolah sebagai hasil dari SK menteri No. 202 untuk desentralisasi, diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai patner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel. Komite sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberi masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah.
BAB XI
KEPALA SEKOLAH DAN MPMBS
Manajemen adalah suatu aktifitas mengelola organisasi atau kelompok manusia dalam mengerahkan komponen-komponennya demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih besar pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri daripada diatur dari luar, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran pada tahun yang lalu digunakan tahun berikutnya.
Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk pengelolaan sekolah yang menjamin sekolah memiliki otonomi luas dalam mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, serta tidak mengabaikan kebijakan nasional. Peran kepala sekoah dalam era MPMBS, misalnya: (1) memiliki masukan manajemen yang lengkap dan jelas, (2) memahami, menghayati, dan melaksanakan perannya sebagai manajer,pemimpin, pendidik, wirausahawan, (3)sanggup dan mampu memberdayakan sekolahnya, dll.
Kinerja kepala sekolah sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut ukuran yang berlaku serta ketetapan pekerjaan yang bersangkutan. Faktor yang menentukan tingkat kinerja kepala sekolah antara lain : (1) lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik dan administrasi. Kinerja kepala sekolah mempunyai beberapa aspek, yaitu : (a) Rencana program pengembangan sekolah,(b) RAPB, (c) pengambilan keputusan partisipatif, (d) kemandirian, (e) keterbukaan, (f) akuntabilitas, (g) kerjasama.
BAB XII
KEPALA SEKOLAH DAN SUPERVISI PENGAJARAN
Permasalahan pendidikan yang diidentifikasi (Depdikbud,1983 ) sampai saat ini, formulasinya tetap sama yaitu masalah : (1) kuantitatif, (2) kualitatif, (3) relevansi, (4) efisiensi, (5) efektifitas dan (6) masalah khusus. Permasalahan tersebut pada hakekatnya bermuara pada satu istilah, yaitu : kualitas pendidikan atau mutu pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas yang harus diemban oleh guru dan pengelola pendidikan, agar mampu melahirkan lulusan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dari berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Guru yang bermutu diukur dengan 4 faktor utama yaitu : kemampuan profesional, upaya operasional, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional dan kesesuaian antara keahliannya dan pekerjaannya.
Guru yang profesional adalah mereka yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, yaitu :
1. Menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis
2. Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan
3. Mengembangkan program-program secara khusus dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akan diajarkan.
Untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, guru adalah faktor sentral yang harus mendapatkan perhatian secara optimal. Media untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui supervisi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga kualitas siswa dapat ditingkatkan secara maksimal.
Sebagai pendidik profesional, seorang guru harus memiliki 10 kompetensi, yaitu : (1) mengembangkan kepribadian, (2) menguasai landasan pendidikan, (3) menguasai bahan pengajaran, (4) menyusun program pengajaran, (5) melaksanakan program pengajaran, (6) menilai hasil dan prose belajar mengajar, (7) menyelenggarakan program bimbingan, (8) menyelenggarakan administrasi sekolah, (9) kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, (10) menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran ( Danim, 2002 ). Pendekatan profesional menggunakan 3 pendekatan yaitu : pendekatan karakteristik, institusional, dan legalistik
Supervisi disekolah merupakan pembinaan terhadap para guru untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru dakam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari yaitu mengelola PBM dengan segala aspek pendukungnya sehingga berjalan dengan baik khususnya dalam KBM sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tehnik –tehnik yang digunakan dalam supervisi, yaitu : kunjungan kelas, pembicaraan individu, diskusi kelompok, demontrasi mengajar, kunjungan kelas antar guru, pengembangan kurikulum, buletin supervisi, perpustakaan profesional, loka karya, survey sekolah-masyarakat.
Respon dan sikap guru terhadap supervisi pengajaran, diantaranya adalah :
1. Supervisi yang efektif harus didasarkan atas prinsip yang sesuai dengan perubahan sosial
2. Para guru menghendaki supervisi dari kepala sekolah , karena kepsek sebagai supervisor
3. Supervisor seharusnya menciptakan iklim organisasional yang terbuka, yang memungkinkan pemantapan hubungan yang saling menunjang, dll.
Kendala –kendala pelaksanaan supervisi disebabkab karena: (1) supervisor tidak mengkomunikasikan rencana/program supervisinya kepada para guru, (2) fokus supervisi hanya terarah pada aspek administrasi, (3) supervisor tidak melaksanakan kunjungan kelas secara serius, (4) supervisor mendominasi pembicaraan dan berjalan satu arah, dll. Kendala-kendala inilah yang mengakibatkan supervisi pengajaran yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah disekolah dasar tidak dapat optimal sehingga tujuan pokok pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar tidak dapat tercapai
